Kedudukan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kompetensi Dasar :
Kemampuan menganalisis dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
Indikator :
· Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka
· Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai
· Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan
· Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
MATERI POKOK :
A. MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
B. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI
C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Istilah idiologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep,
pengertian dasar , cita-cita dan logos berarti ilmu. Secara harafiah idiologi
berarti ilmu tentang ide atau gagasan. Dalam pengertian sehari-hari “idea”
2
disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah citacita
bersifat tetap yang harus dicapai , sehingga cita-cita itu sekaligus
merupakan dasar, pandangan / paham.
Beberapa pengertian ideologi sebagai berikut;
a. Patrick Corbett menyatakan ideologi sebagai setiap struktur kejiwaan yang
tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup
bermasyarakat beserta pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan
mengenai sifat hakekat manusia dan alam semesta yang ia hidup
didalamnya, suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat
keyakinan tersebut independen, dan suatu dambaan agar keyakinankeyakinan
tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai
kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok
sosial yang bersangkutan
b. AS Hornby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang
membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh
seseorang atau sekelompok orang.
c. Soejono Soemargono menyatakan secara umum “ideologi” sebagai
kumpulan gagasan , ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan
sistematis, yang menyangkut :
a. Bidang politik
b. Bidang sosial
c. Bidang kebudayaan
d. Bidang agama
Menurut Frans Magnis Suseno, ideologi sebagai suatu sistem pemikiran,
dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka.
a. Ideologi tertutup: merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ideologi ini
mempunyai ciri:
– Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan
memperbaharui masyarakat.
– Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang
dibebankan kepada masyarakat.
– Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri
tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan
dengan mutlak.
b. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka.
Ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri:
– Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar
melainkan digali dan diambil dari moral , budaya masyarakat itu sendiri.
– Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil
musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut
– Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan
ditemukan dalam masyarakat itu sendiri
3
2. Pancasila sebagai ideologi bangsa
Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa tercantum dalam
ketetapan MPR No XVIII/ MPR /1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI
No II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila
sebagai dasar Negara. Pada pasal 1 Ketetapan tersebut dinyatakan bahwa
Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar
1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
Catatan risalah /penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud
dalam Ketetapan dalam ketetapan ini didalamnya mengandung makna
sebagai ideologi nasional sebagai cita cita dan tujuan negara.
Dengan mendasarkan pada ketetapan MPR tersebut secara jelas
menyatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara
Indonesia adalah sebagai:
a) Sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun makna Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut :
(1) Sebagai dasar menegara atau pedoman untuk menata negara merdeka
Indonesia. Arti menegara adalah menunjukkan sifat aktif daripada sekedar
bernegara.
(2) Sebagai dasar untuk ulah atau aktivitas negara. Diartikan bahwa aktivitas
dan pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan
perundangan yang merupakan penjabaran dari dan sesuai dengan prinsip
prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
(3) Sebagai dasar perhubungan (pergaulan, interaksi) antara warganegara
yang satu dengan sesama warganegara. Diartikan bahwa penerimaan
Pancasila oleh masyarakat bernegara dapat memungkinkan masyarakat
yang berbeda beda latar belakangnya dapat menjalin interaksi dan
bekerjasama dengan baik
b) Sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ideologi nasional mengandung makna ideologi yang memuat cita-cita dan
tujuan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Ideologi Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka oleh karena
mempunyai ciri-ciri:
– Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak berasal dari luar melainkan digali
dan diambil dari moral , budaya masyarakat itu sendiri.
– Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil
musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut
4
– Bahwa ideologi itu tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan
ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang memiliki
ideologi Pancasila
Jadi ciri khas ideologi terbuka yakni bahwa isinya tidak operasional dan
akan menjadi operasional apabila sudah dijabarkan kedalam peraturan
perundangan. Oleh karena itu ideologi terbuka sebagaimana dikembangkan
oleh bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam
bidang kenegaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang
sifatnya dinamis.
Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun
bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi
Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu
pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi
masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilainilai
dasar yang terkandung didalamnya , namun mengeksplisitkan wawasan
secara lebih kongkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk
memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring
dengan aspirasi rakyat .
Sumber semangat menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah
terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945. Dalam penjelasan tersebut
dikatakan “Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum
dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturanaturan
yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undangundang
yanglehih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut”.
Beberapa faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan
ideologi Pancasila adalah:
a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika
masyarakat berkembang dengan cepat
b. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan
beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
c. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila
yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis
dalam rangka mencapai tujuan nasional.
d. Pengalaman sejarah kita di masa lampau
Pancasila sebagai ideologi terbuka terkandung nilai-nilai sebagai berikut:
1. Nilai dasar, yaitu merupakan esensi dari sila-sila Pacasila yang bersifat
universal, sehingga dalam nilai dasar ini terkandung cita-cita, tujuan serta
nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilainilai
dasar ideologi Pacasila maka pembukaan UUD 1945 merupakan
suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai
5
sumber hukum positif sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai
“Staatsfundamentalnorm” atau pokok kaidah negara yang fundamental.
Sebagai ideologi terbuka nilai dasar ini bersifat tetap dan tetap melekat
pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD
1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya
dengan pembubaran negara. Adapun nilai dasar tersebut kemudian
dijabarkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945.
2. Nilai Instrumental merupakan eksplitasi penjabaran lebih lanjut dari nilainilai
dasar ideologi Pancasila. Misalnya dalam UUD 1945 dan Garis-Garis
Besar Haluan Negara yang lima tahun senantiasa disesuaikan dengan
perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat , undang-undang,
departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan lain
sebagainya . Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan
(reformatif).
3. Nilai Praktis, yaitu merupakan nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi
pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi nilai praktis
inilah maka penjabaran nilai-nilai Pacasila senantiasa berkembang dan
selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai
dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta
aspirasi masyarakat.
Sungguhpun demikian keterbukaan ideologi Pacasila terdapat batas-batas
yang tidak boleh dilanggar, yaitu antara lain;
a. Stabilitas nasional yang dinamis
b. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme
c. Mencegah berkembangnya paham liberal
d. Paham ateisme
e. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat
f. Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus di
masyarakat
Jadi ideologi Pancasila bersifat terbuka pada hakikatnya , nilai-nilai
dasar bersifat universal dan tetap, adapun penjabaran dan realisasinya
senantiasa dieksplisitkan secara dinamis refomatif yang senantiasa mampu
melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi mayarakat. Hal inilah
yang merupakan aspek penting dalam negara sebab suatu negara harus
memiliki landasan nilai, dasar nilai serta asas kerokhanian yang jelas yang
memberikan arahan , motivasi, serta visi bagi bangsa dan negara dalam
menghadapi perkembangan dunia yang semakin tidak menentu ini. Agar
reformasi tidak sampai terjebak pada suatu ajang perebutan kekuasaan oleh
kelompok – kelompok kekuatan sosial politik negara maka sudah seharusnya
melakukan revitalisasi ideologi negara yang merupakan dasar hidup bersama.
6
4. Pancasila sebagai Ideologi yang Dinamis
Suatu ideologi terbuka bersifat dinamis karena ia terbuka terhadap
masuknya pengaruh dan nilai-nilai baru yang akan memperkaya nilai ideologi
itu sendiri. Sekaligus masukknya nilai baru tersebut menjadikan ideologi yang
bersangkutan mudah sekali menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan
zaman dan pemikiran manusia.
Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis. Dinamis artinya
mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan dengan menerima
masuknya nilai baru. Nilai nilai instrumental Pancasila senantiasa berubah, dan
dinamis berkembang menyeseuaikan dengan tuntutan perubahan. Namun
nilai-nilai dasarnya adalah tetap sebab apabila nilai-nilai dasarnya berubah
maka berubah pula ideologi tersebut.
Sebagaimana uraian di atas dalam Pancasila terkandung tiga nilai yaitu
nilai dasar, nilai instrumnetal dan nilai praktis. Pancasila dengan baik dapat
memenuhi kreteria sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis.
Menurut Alfian suatu ideologi dikatakan sebagai terbuka dan dinamis bila
memiliki 3 dimensi yaitu dimensi realitas, idealitas, dan flekbilitas.
1) Dimensi realita dari ideologi
Bahwa nilai-nilai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai yang riil hidup di dalam
masyarakatnya. Nilai-nilai itu benar benar telah dijalankan, diamalkan dan
dihayati sebagai nilai dasar bersama. Nilai-nilai ideologi itu tertanam dan
berakar di dalam masyarakatnya. Ditinjau dari segi ini ideologi Pancasila
mengandung dimensi realita di dalamnya. Nilai-nilai dasar Pancasila bersumber
dan ada dalam budaya dan pengalaman bangsa termasuk pengalaman dalam
berhubungan dengan bangsa lain. Menurut Alfian , kelima nilai dasar Pancasila
itu mereka temukan dalam suasana atau pengalaman kehidupan masyarakat
desa kita yang bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan atau kebersamaan
2) Dimensi idealitas dari ideologi
Mengandung makna bahwa suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang
ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Ideologi tidak sekedar
mendeskripsikan atau menggambarkan hakekat manusia dan kehidupannya
namun juga memberi gambaran ideal masyarakat sekaligus memberi arah
pedoman yang ingin dituju oleh masyarakat tersebut.
Menurut Sastrapetadja, ideologi selain memberi penafsiran atau pemahaman
atas kenyataan, juga mempunyai sifat futuristik yaitu memberi gambaran akan
masa depan. Nilai nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila merupakan
nilai nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan
3) Dimensi fleksibilitas dari ideologi
Mengandung pengertian bahwa ideologi memiliki keluwesan yang
memungkinkan bahkan merangsang pengembangan pemikiran pemikiran baru
yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat
atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.
7
Menurut Alfian , dimensi fleksibilitas suatu ideologi hanya mungkin dimiliki oleh
ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis karena ideologi yang
terbuka atau demokratis justru mempertaruhkan relevansi kekuatannya pada
keberhasilannya merangsang masyarakat untuk megembangkan pemikiran
pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Melalui
pemikiran pemikiran baru tersebut ideologi dapat memperbaharui dan
mempersegar makna, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke
waktu tanpa khawatir atau menaruh curiga akan kehilangan nilai-nilai dasarnya
PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI
1. Pancasila berisi nilai-nilai dasar
Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang
utuh dan bulat. Nilai-nilai itu berasal dari kelima sila dari Pancasila yang apabila
diringkas terdiri dari :
1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Ketuhanan
4. Nilai Kerakyatan
5. Nilai Keadilan
Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai
ini mendasari nilai lainnya yaitu nilai instrumental. Nilai dasar sekaligus
mendasar semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.
Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari
negara Indonesia memiliki konsekwensi logis untuk menerima dan menjadikan
nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan
bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut
kedalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD
1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman
penyelenggaraan bernegara.
Pancasila dalam jenjang norma hukum berkedudukan sebagai norma
dasar atau grundnorm daripada tertib hukum Indonesia. Sebagai norma dasar
maka Pancasila mendasari dan menjadi sumber bagi pembentukan hukum serta
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum
dasar nasional yaitu sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan
nasional.
2. Makna setiap nilai dari Pancasila
Nilai-nilai Pancasila termasuk dalam nilai dasar. Nilai dasar itu memiliki
kandungan makna yang dalam dan luhur bagi bangsa Indonesia. Kelima nilai
dasar itu menjadi sumber bagi pengembangan nilai-nilai dibawahnya.
a. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa
1) Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang
Maha Esa
2) Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan
melalui ajaran-ajaranNya
3) Mengakui dan memberikan kebebasan pada ornag lain untuk memeluk
agama dan mengamalkan ajaran agamanya
4) Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain
9
5) Menciptkan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat
beragama
b. Makna Kemansuiaan Yang Adil dan Beradab
1) kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan
tuntutan hati nurani
2) pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia
3) menwujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban
4) mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan
5) memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo slira dalam hubungan sosial
c. Makna persatuan Indonesia
1) Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat
Indonesia
2) Menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan
kegotongroyongan
3) Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa
4) Mengutamakan kepentingan bersama diatas pribadi dan golongan
d. Makna Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permuswaratan perwakilan
1) pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan
2) mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial
3) pengambilan keputusan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat
4) menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama
5) bertanggung jawab melaksanakan keputusan
e. Makna Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1) keadilan untuk medapatkan sesuatu yang menjadi haknya
2) mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3) menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
4) saling bekerjasama untuk mendapatkan keadilan
Gb. Gotong –royong masyarakat desa menunjukkan adanya demokrasi
sosial
10
3. Pancasila sebagai sumber nilai
Pada uraian di atas telah dikemukakan bahwa Pancasila berisi 5 nilai
dasar sebagai landasan pokok penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita bangsa merupakan citacita
kenegaraan yang harus diwujudkan dalam kekuasaan yang melembaga
atau terstruktur. Pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
dilakukan dengan cara :
a. pengamalan secara obyektif
Pengamalan secara obyektif adalah dengan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlandaskan pada Pancasila
b. pengamalan secara subyektif.
Pengamalan secara subyektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai
Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kelima nilai dasar Pancasila itu bersifat fundamental, tetap dan abstrak.
Oleh karena itu perlu dijabarkan dalam bentuk nilai instrumental yang lebih
bersifat kongkrit dan operasional. Jabaran dari nilai dasar Pancasila itu
dituangkan dalam UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang ada
dibawahnya. Jadi dengan mentaati dan menjalankan ketentuan –ketentuan
dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan dibawahnya berarti
merupakan bentuk pengamalan Pancasila secara obyektif dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Pengamalan secara obyektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara
untuk menerapkannnya. Seorang warga negara atau penyelenggara negara
yang berperilaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku akan mendapatkan sanksi. Pengamalan secara obyektif bersifat
memaksa serta adanya sanksi hukum.
Disamping mengamalkan secara obyektif , secara subyetif warga negara
dan penyelenggara negara wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pengamalan secara
subyektif ini Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan bertingkah
laku setiap warga negara dan penyelenggara negara. Etika berbangsa dan
bernegara bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila.
Dalam hubungannya dengan hal tersebut, MPR telah mengeluarkan
ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Dinyatalan bahwa etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir,
bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai
keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan
masyarakat.
11
Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat ini bertujuan
untuk: (1) memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa
dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek; (2)
menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat; dan (3) menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi
pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa meliputi :
a. Etika Sosial dan Budaya
b. Etika Pemerintahan dan Politik
c. Etika Ekonomi dan Bisnis
d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
e. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan
Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut maka
penyelenggara negara dan warga negara dapat bersikap dan berperilaku secara
baik bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Etika
kehidupan berbangsa tidak memiliki sanksi hukum . Namun sebagai semacam
kode etik, maka pedoman etika berbangsa memberikan sanksi moral bagi siapa
saja yang berperilaku menyeimpang dari norma-norma etik yang baik.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
1. Pengertian Paradigma
Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia
ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu pengetahuan. Selain
terminologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya
yang berjudul The Structure of Scientific Revolution (1970:49). Paradigma
diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum sehingga
paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum dan metodologi. Sesuai
dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam
membangun kerangka berpikir dan strategi penerapannya sehingga setiap ilmu
pengetahuan memiliki sifat, ciri dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu
pengetahuan lainnya.
Istilah peradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa
dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan.
Misalnya, politik, hukum, ekonomi, budaya dan bidang-bidang ilmu lainnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminology
yang mengandung pegertian sebagai : sumber nilai, kerangka piker, orientasi
dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu
perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam
pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Dengan
demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap
proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Perencanaan, proses
pelaksanaan dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang
diyakini kebenarannya.
2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai
masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan.
Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan
harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dasar yang
diyakini kebenarannya. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan
13
negara adalah :”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan pertama
merupakan manifestasi dari negara hukum formal Sedangkan tujuan kedua dan
ketiga merupakan manifestasi dari pengertian negara hukum material, yang
secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Sementara
tujuan yang terakhir merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa yang hidup
ditengah-tengah pergaulan masyarakat internasional.
Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional
mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan
pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai ya ng terkandung
dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila
Pancasila dikembalikan atas dasar ontologis manusia, baik sebagai makhluk
individu maupun sosial. Oleh karena itu, baik buruknya pelaksanaan Pancasila
harus dikembalikan kepada kondisi objektif dari manusia Indonesia. Apabila
nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sudah dapat diterima oleh
manusia Indonesia (nasional maupun empiris), maka kita harus konsekuen
untuk melaksanakannya. Bahkan, kita harus menjadikan Pancasila sebagai
pedoman dan tolok ukur dalam setiap aktivitas bangsa Indonesia. Dengan kata
lain, Pancasila harus menjadi paradigma perilaku manusia Indonesia, termasuk
dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.
Berkaitan dnegan kenyataan di atas dan kondisi objektif bahwa
Pancasila merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan
hidup) manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi tolok ukur
atau parameter dalam setiap perilaku manusia Indonesia. Oleh karena itu,
pembangunan nasional harus dikembalikan pada hakikat manusia yang
“monopluralis”.
Berdasarkan kodratnya, manusia “monopluratis” memiliki cirri-ciri
sebagai berikut : (1) terdiri dari jiwa dan raga, (2) sebagai makhluk individu dan
sosial, serta (3) sebagai pribadi dan makhluk Allah. Dengan demikian,
pembangunan nasional harus dilaksanakan atas dasar hakikat “monopluralis”.
Pendek kata, baik buruknya dan berhasil tidaknya pembangunan nasional harus
diukur dari nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi hakikat manusia
“monopluralis”.
Sebagai konsekuensi pemikiran di atas, maka pembangunan nasional
sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia harus meliputi
aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak; raga (jasmani); pribadi;
sosial dan aspek ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila.
Dengan demikian, Pancasila dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau
paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang seperti politik dan
hukum, ekonomi, hankam, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, kehidupan agama.
Adapun pokok-pokok Pancasila sebagai paradigma adalah;
14
b. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik dan hukum
1) pengembangan sistem politik negara yang menghargai harkat dan martabat
manusia sebagai subyek atau pelaku
2) pengembangan sistem politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan
terbuka
3) sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai moral bukan sekedar
kekuasaan
4) pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat
5) politik dan hukum yang didasarkan atas moral Ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan dan keadilan
c. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi
1) dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan
pembangunan ekonomi
2) mengembangkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan
3) mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan
4) ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan
persaingan bebas
5) ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama
d. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya
1) pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyrakat
yang demokratis, aman, tentram dan damai
2) pembangunan sosial budaya yang menghargai kemajemukan masyarakat
Indonesia
3) terbuka terhadap nilai-nilai luar yang positif untuk membangun masyarakat
Indonesia yang modern
4) memelihara nilai-nilai yang telah lama hidup dan relevan bagi kemajuan
masyarakat
e. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan pertahanan keamanan
1) pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap
warga negara
2) mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
3) mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa
lain
f. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan
tekonologi
1) pengembangan iptek diarahkan untuk mencapai kebahagian lahir batin,
memenuhi kebutuhan material dan spiritual
2) pengembangan iptek mempertimbangkan aspek estetik dan moral
3) pengembangan iptek pada hakekatnya tidak boleh bebas nilai tetapi terikat
pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
4) pembangunan iptek mempertimbangkan akal, rasa dan kehendak
15
5) pembangunan iptek bukan untuk kesombongan melainkan untuk
peningkatan kualitas manusia, peningkatan harkat dan martabat manusia
g. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan agama
1) pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial
yang saling menghargai dan menghormati
2) memberikan kebebasan dalam rangka memeluk dan mengamalkan ajaran
agama
3) tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain
4) mengakui keberadaan agama orang lain dengan tidak saling menjelekkan
dan menghina antar umat beragama
GAME PANCASILA

Leave a comment

Filed under SEMESTER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s