IDENTITAS NASIONAL

IDENTITAS NASIONAL
Banyak kalangan berpendapat bahwa arus demokratisasi dapat menjadi
ancaman serius bagi identitas suatu bangsa. Dewasa ini hampir tidak
satu bangsa pun di dunia bisa terhindar dari gelombang besar demokrasi.
Gelombang demokrasi global yang ditopang oleh kepesatan teknologi
informasi telah menjadikan dunia seperti sebuah perkampungan global (global
village) tanpa sekat pemisah. Lalu dimanakah identitas lokal berada dan
bagaimana sebaiknya suatu bangsa menjadi bagian dari prosa demokrasi
global tanpa harus kehilangan identitas nasionalnya?
Sekilas kata-kata di atas memang membuat tanda tanya besar dalam
memaknainya. Beribu-ribu kemungkinan yang terus melintas di benak pikiran,
untuk menjawab sebuah pertanyaan yang membahas identitas nasional.
Kendatipun, dalam hidup keseharian yang mencakup suatu negara berdaulat,
Indonesia sendiri sudah menganggap bahwa dirinya memiliki identitas
nasional. Akan tetapi pada kenyataannya negara kita ini masih merasakan
kekritisan yang mengancam disintegrasi.
Identitas sendiri berarti ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada
seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Karena ciri-ciri atau
tanda-tanda yang terdapat dalam identitas nasional itulah, suatu negara
mampu menampilkan watak, karakteristik kebudayaan dan memperkuat rasa
kebangsaan. Identitas nasional juga bisa dikatakan sebagai jati diri yang
menjadi slogan-slogan kibaran bendera kehidupan.
Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini,
identitas yang dimiliki bangsa kita mulai terkikis oleh adanya pengaruh
yang timbul dari pihak luar. Budaya-budaya barat yang masuk ke negara
kita ini, rasanya begitu cepat diserap oleh masyarakat. Misalnya saja kita
ambil contoh dalam hal berpakaian, pada umumnya sudah bergaya kebaratbaratan,
dan secara tidak langsung telah mengabaikan prinsip-prinsip, nilai,
dan norma yang berlaku di masyarakat.
A. Hakikat dan Dimensi Identitas Nasional
Secara harfi ah identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang
melekat pada sesuatu atau seseorang yang membedakannya dengan
orang lain. Fisik maupun nonfi sik, bisa dijadikan identitas sepanjang bisa
menjelaskan sesuatu, seseorang, kelompok atau suatu bangsa. Identitas
bisa dinyatakan secara sadar oleh seseorang atau kelompok lainnya. Senada
dengan pengertian ini, identitas nasional adalah identitas yang melekat pada
kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fi sik seperti
budaya, cita-cita, agama bahasa, atau bersifat nonfi sik seperti keinginan, citacita,
dan tujuan.
Secara otomatis, seperti dikatakan Koento Wibisono, pengertian identitas
pada hakekatnya merupakan “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh
dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas,
dan dengan ciri-ciri yang khas tersebut maka suatu bangsa berbeda dengan
bangsa lain dalam kehidupannya”. Dengan demikian, identitas nasional suatu
bangsa adalah ciri-ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya
dari bangsa lainnya. Namun demikian, proses pembentukan identitas
nasional bukan merupakan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang
terbuka dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.
Dengan ungkapan lain, identitas nasional adalah sesuatu yang selalu berubah
dan terbuka untuk diberi makna baru agar tetap sesuai dengan tuntutan
zaman. Misalnya, jika Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun,
dan agamis, sebutan ini seyogyanya direnungkan kembali keberadaannya.
Bisa jadi sebutan itu hanya sebatas mitos budaya yang pada kenyataannya
tidak dijumpai, bahkan asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Bila
mencermati masih maraknya tindakan main hakim sendiri, demonstrasi yang
merusak fasilitas umum dan tindakan anarkis lainnya, budaya korupsi yang
masih tinggi di kalangan pejabat negara dan sebagian besar masyarakat,
selayaknya bangsa Indonesia mempertanyakan kembali kebenaran sebutansebutan
luhur yang disematkan kepadanya. Keberanian untuk mengkritisi
dan merenungkan identitas sendiri dan merefl eksikannya dengan perilaku
sehari-hari secara jujur dan konstruktif selayaknya mulai dikembangkan demi
terciptanya bangsa yang jujur, terbuka dan menghayati identitasnya sendiri.
Pertanyaan-pertanyaan refl ektif yang perlu dicermati, betulkah kita bangsa
yang ramah ? Benarkah kita bangsa yang santun dan agamis ? perlu terus
dilakukan dalam rangka menggali, menemukan identitas nasional Indonesia,
dan bahkan menciptakan identitas baru Indonesia yang sesuai dengan
tuntutan global demokrasi, HAM, dan masyarakat madani (civil society)
yang menjunjung nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan tanggung jawab,
toleransi, kemanusiaan, dan good governance menjadi tujuan universalnya.
Secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu
bangsa. Unsur-unsur identitas itu secara normatif berbentuk sebagai nilai,
bahasa, ada istiadat, dan letak geografi s. Beberapa dimensi dalam identitas
nasional diuraikan berikut.
1. Pola perilaku, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam
kehidupan sehari-hari, misalnya: adat istiadat, budaya dan kebiasaan,
ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong-royong yang
merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat
dan budaya.
2. Lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan
fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undangundang,
misalnya: bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat
perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa
Paket 6 Identitas Nasional dan Nasionalisme 6 – 8
Pendidikan Kewarganegaraan
bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya : bangunan candi, masjid,
peralatan manusia seperti pakaian adat dan teknologi bercocok tanam;
dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang dan lainnya.
4. Tujuan yang ingin dicapai, identitas yang bersumber dari tujuan ini
bersifat dinamis dan tidak tetap seperti : budaya unggul, prestasi dalam
bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah negara,
tujuan bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD 45, yakni
kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.
Pengertian Identitas Nasional
Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian
harfi ah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau
sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi,
identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran
diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri,
atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas
pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.
Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok
yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fi sik seperti
budaya, agama dan bahasa maupun nonfi sik seperti keinginan, cita-cita,
dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut
dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya
melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan dalam
bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut
nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep
nasionalisme sebagaimana akan dijelaskan kemudian.
B. Unsur Pembentuk Identitas Nasional
Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk.
Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas yaitu
suku bangsa, agama kebudayaan dan bahasa.
Suku Bangsa
Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada
sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.
Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis
dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Populasi penduduk Indonesia
saat ini diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan
separuhnya beretnis Jawa. Sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami
kepulauan di luar Jawa seperti suku Makasar-Bugis (3,68 %), Batak (2,04
%), Bali (1,88 %), Aceh (1,4 %) dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami
daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenali daerah asalnya.
Etnis Tionghua hanya berjumlah 2,8 % dari populasi Indonesia, tetapi mereka
menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Mayoritas dari mereka bermukim
di perkotaan.
Agama
Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang
tumbuh dan berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak
diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan presiden
Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
Karena Indonesia merupakan negara yang multiagama, maka Indonesia
dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa.
Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini melibatkan
agama sebagai faktor penyebabnya. Misalnya : kasus Ambon yang seringkali
diisukan sebagai pertikaian antara dua kelompok agama meskipun isu ini
belum tentu benar. Akan tetapi isu agama adalah salah satu isu yang mudah
menciptakan konfl ik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi resiko konfl ik
antaragama, perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antaragamaagama
yang ada (Suseno, 1995 : 174). Menghormati berarti mengakui
secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain juga mampu belajar
satu sama lain. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan
memungkinkan penganut agama-agama yang berbeda bersama-sama
berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang diterima
manusia dari Tuhan.
Kebudayaan
Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang
isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang
secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan
dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan
atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kekuatan dan benda-benda
kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah
kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika moral, baik yang tergolong
sebagai ideal atau yang seharusnya (world view) maupun yang operasional
dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari (ethos).
Seperti banyaknya suku bangsa yang dimiliki nusantara, demikian pula
dengan kebudayaan. Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia yang
membentuk identitas nasional sebagai bangsa yang dilahirkan dengan
kemajemukan identitasnya.
Bahasa
Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa
dipahami sebagai sistem lambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsurunsur
bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana perinteraksi
antarmanusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili
banyaknya suku-suku bangsa atau etnis.
Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa
nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan sebutan bahasa Melayu
Paket 6 Identitas Nasional dan Nasionalisme 6 – 10
Pendidikan Kewarganegaraan
yang merupakan bahasa penghubung (linguafrance) berbagai etnis yang
mendiami kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi diantara
suku-suku di nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa
transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan Nusantara yang
dipergunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang.
Pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa.
Pada tahun tersebut, melalui peristiwa Sumpah Pemuda Indonesia, para
tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.
C. Pengertian Umum Nasionalisme
Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia
berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari
tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsabangsa
yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya,
hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa
depannya sendiri.
Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep
sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib
sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah
bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep
paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari
sanalah kemudian lahir konsep-konsep turuannya seperti bangsa (nation),
negara (state) dan gabungan keduanya menjadi konsep-konsep negarabangsa
(nation state) sebagai komponen-komponen yang membentuk
identitas nasional atau kebangsaan.
Mengacu pada awal tumbuhnya nasionalisme secara umum, maka
nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan, kesetiaan
seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas
nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif
sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman
kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para
penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifi kasi
untuk mengetahui lawan dan kawan. Seperti disimpulkan oleh Larry Diamond
dan Merc F.Platter, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas
menggunakan retorika antikolonialisme dan antiimprealisme.
Dalam perkembangan selanjutnya, para pengikut nasionalisme ini berkeyakinan
bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam identitas
politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut
bangsa (nation). Dengan demikian bangsa atau nation merupakan suatu
badan atau wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki
persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras,
etnis, agama, bahasa dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan
sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan bersama.
Tujuan bersama ini direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi politik
yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografi s, dan
pemerintah yang permanen yang disebut negara atau state.
Gabungan dari dua ide tentang bangsa (nation) dan negara (state) tersebut
mewujud dalam sebuah konsep tentang negara bangsa atau dikenal dengan
nation state dengan pengertian yang lebih luas dari sekedar sebuah negara
dalam pengertian state. Menurut Dean A. Minix dan Sandra M. Hawlay,
nation-state atau negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki
bangunan politik (political building) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan
teritorial, pemerintah yang sah, pengakuan luar negeri dan sebagainya.
Mengacu pada defi nisi ini maka konsep negara bangsa merupakan
pengertian negara dalam maknanya yang modern.
Dari uraian singkat ini, unsur yang tidak bisa dilewatkan dalam pembahasan
ini adalah hubungan erat antara nasionalisme dengan warga negara, Seperti
dinyatakan oleh Koerniatmanto Soetoprawiro bahwa secara hukum peraturan
tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari
perkembangan paham nasionalisme. Lahirnya negara bangsa (nation state)
merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah
melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum
kemerdekaan.
D. Nasionalisme Indonesia
Tumbuhnya paham nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia
tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-
20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai
muncul di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan
menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional
untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi
masyarakat Indonesia. Hal yang patut disayangkan perdebatan panjang
di antara para tokoh pergerakan nasional tentang paham kebangsaan itu
berakhir pada saling curiga yang sulit dipertemukan. Mereka sepakat tentang
perlunya suatu konsep kolonialisme Indonesia merdeka, tapi mereka berbeda
dalam persoalan nilai atau watak nasionalisme Indonesia.
Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme
Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke-
Islaman, Marxisme dan Nasionalisme Indonesia. Sejalan dengan naiknya
pamor Soekarno sebagai Presiden Pertama RI, kecurigaan di antara
tokoh pergerakan yang telah tumbuh di saat-saat menjelang kemerdekaan
berkembang menjadi pola ketegangan politik yang lebih permanen antara
negara melalui fi gur nasionalis Soekarno di satu sisi dengan para tokoh yang
mewakili pemikiran Islam dan Marxisme di sisi yang lain.
Para pemerhati nasionalisme beranggapan bahwa Islam memegang
peran sangat penting dalam pembentukan nasionalisme ini. Seperti yang
diungkapkan oleh pengkaji nasionalisme Indonesia George Mc. Turnan
Kahin bahwa Islam yang disebutnya dengan istilah agama Muhammad bukan
saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan, melainkan juga
merupakan simbol persamaan nasib (in group) menentang penjajahan asing
dan penindas yang berasal dari agama lain.
Pandangan senada dikatakan pula oleh Fred R. Von der Mehden dikutip
Bahtiar Effendi bahwa Islam merupakan sarana yang paling jelas, baik
untuk membangun rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan
masyarakat Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Lebih lanjut, Mehden
menegaskan, bahwa satu-satunya ikatan universal yang tersedia di luar
kekuasaan kolonial adalah Islam.
Ikatan universal Islam tersebut dalam aksi kolektif diwakili oleh gerakan
politik yang dilakukan oleh Serikat Islam (SI) yang berdiri pada awalnya
dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh pengusaha
yang bernama H.Samanhoedi di Solo pada 1911. Sekalipun di bawah simbol
Islam, Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto,
Agus Salim, dan Abdoel Moeis, telah menjadi organisasi politik pemula yang
menjalankan program politik nasional yang mendapat dukungan dari semua
kelompok masyarakat luas baik di kota maupun di pelosok desa-desa. Hal itu
disebabkan Sarekat Islam (SI) mampu menggelorakan semangat nasional
menuntut pemerintah sendiri oleh rakyat Indonesia dan kemerdekaan
seluruhnya.
Gerakan nasional Sarekat Islam (SI) yang tak mengenal perbedaan kelas,
profesi dan tempat tinggal ternyata tidak bisa bertahan lama. Akibat sejumlah
aktivis dalam Sarekat Islam (SI) tergoda untuk membelokkan kebijakan politik
ke arah ideologi Islam, maka pada penghujung 1920-an popularitas Sarekat
Islam (SI) mengalami pasang surut. Sekalipun tidak secara formal dinyatakan
Islam sebagai ideologi politik Sarekat Islam (SI), namun keinginan eksklusif
pada sejumlah tokoh Sarekat Islam (SI) turut menjadi salah satu satu sebab
kemerosotan Sarekat Islam (SI).
Faktor lainnya yang juga berpengaruh pada berkurangnya reputasi Sarekat
Islam (SI) adalah dengan masuknya paham Maxisme ke dalam tubuh Sarekat
Islam (SI) melalui penyusupan yang dilakukan aktivis politik Partai Islam
(SI) melalui penyusupan yang dilakukan yang dilakukan aktivis Politik Partai
beraliran kiri yang berada dalam Asosiasi Demokrasi Sosial Hindia Belanda
(Indische Sociaal Democratische Vereeninging atau ISDV). Penyusupan itu
terjadi karena pertimbangan politik dukungan massa yang besar pada saat itu
hanya dimiliki oleh Sarekat Islam (SI).
Paham Marxisme pada awal mulanya berkembang di luar gerakan-gerakan
kebangsaan pribumi yakni Partai Nasional Hindia Belanda (NIP, Nationale
Paket 6 Identitas Nasional dan Nasionalisme 6 – 13
Pendidikan Kewarganegaraan
Indiche Partij) yang merupakan organisasi politik Eropa-Indonesia yang
lahir pada 1912 yang menyerukan paham kesetaraan ras, keadilan sosial
ekonomi dan kemerdekaan, yang didasarkan pada kerjasama Eropa-
Indonesia. Seruan-seruan politik nasionalisme NIP, mendapatkan respon
dari pemerintah kolonial dengan cara melakukan tindakan-tindakan keras
terhadap aktivis organisasi tersebut. Akibat selanjutnya, kelompok minoritas
dalam NIP menggabungkan diri dengan partai beraliran kiri ISDV yang
didirikan pada 1914 oleh Hendrik Sneevilt seorang mantan aktivis Partai
Buruh Demokrasi Liberal di Belanda. Sneevilt datang ke Indonesia setahun
sebelum mendirikan partai tersebut. ISDV pada akhirnya menjadi cikal
bakal Partai Komunis Indonesia yang sepenuhnya beraliran komunis yang
melahirkan oleh dua aktivis Sarekat Islam (SI) cabang Semarang yakni
Semaun dan Darsono.
Dalam perkembangan selanjutnya, Soekarno yang juga dikenal sebagai
murid tokoh Sarekat Islam (SI) Tjokroaminoto, mendirikan organisasi politik
sendiri yang mengembangkan paham ideologi politik yang berbeda dari
ideologi pergerakan sebelumnya. Organisasi politik itu kemudian didirikan
pada 1927 dengan tujuan seperti organisasi-organisasi sejenis lainnya yakni
menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, baik ekonomi maupun politik,
dengan pemerintah yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada seluruh
rakyat Indonesia. Didasari oleh semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia
untuk merebut kemerdekaan tersebut, PNI di bawah kepemimpinan Soekarno
membangun semangat nasionalisnya kepada paham ideologi kebangsaan
(nasionalisme).
Sekalipun Soekarno seorang muslim, ia tidak sekali-kali mendasari
perjuangan partainya dengan ideologi Islam. Menurutnya kebijakan ini
merupakan pilihan terbaik bagi kemerdekaan maupun bagi masa depan
rakyat Indonesia yang Kristen maupun yang beragama Islam. Gagasan
dan semangat nasionalisme PNI mendapatkan respon dan dukungan luas
dari kalangan intelektual muda didikan Barat lainnya seperti Syahrir dan
Mohammad Hatta.
Menjelang kemerdekaan, gerakan nasionalis yang dimotori oleh Soekarno
berhadapan dengan kekuatan politik Islam dalam konteks hubungan agama
(Islam) dan negara dalam sebuah negara Indonesia merdeka. Bahkan
menurut Bachtiar kadar konfrontasi antara kelompok Nasionalis dengan aktifi s
Islam jauh lebih besar dibandingkan dengan konfrontasi yang pernah terjadi
dalam tubuh Sarekat Islam (SI) antara kubu Islam dengan kubu Marxisme.
Pada fase selanjutnya dua golongan inilah yakni kelompok nasionalis
dan kelompok Islam yang mendominasi perdebatan panjang menjelang
kemerdekaan dan sesudahnya tentang watak nasionalisme Indonesia.
Konsep nasionalisme Soekarno mendapatkan kritikan dari kalangan Islam.
Tokoh Islam Mohammad Natsir mengkhawatirkan faham nasionalisme
Soekarno dapat berkembang menjadi sikap fanatisme buta (’ashabiyah)
kepada tanah air. Bagi umat Islam Indonesia akan berakibat pada terputusnya
tali persaudaraan internasional umat Islam (ukhuwah Islamiyah) dari saudara
seimannya di negara-negara lainnya. Untuk menghindarkan kekhawatiran ini,
menurut Natsir nasionalisme harus didasarkan kepada niat yang suci yang
bersifat ilahiah yang melampaui hal-hal yang bersifat material. Dari pandangan
inilah dalam pandangan Natsir, nasionalisme Indonesia harus bercorak
Islami. Lebih dari alasan sosiologis, Natsir menandaskan gagasannya dengan
argumentasi historis bahwa Islamlah yang menjadi pembuka jalan medan
politik kemerdekaan dan sebagai penanam awal bibit persatuan Indonesia yang
menyingkirkan sifat-sifat kepulauan dan keprovinsian, pernah disimpulkan oleh
kebanyakan pengamat sejarah nasionalisme Indonesia.
Menghadapi kritikan dari kalangan Islam, Soekarno membantah tuduhan
kalangan Islam terhadap gagasan nasionalismenya. Menurutnya,
nasionalisme yang disuarakannya bukanlah nasionalisme yang berwatak
sempit, tiruan dari Barat, atau berwatak chauvinisime. Menurutnya
nasionalisme yang dikembangkannya bersifat toleran, bercorak
ketimuran, dan tidak agresif seperti yang dikembangkan di Eropa. Selain
mengungkapkan keyakinan watak nasionalisme yang penuh nilai-nilai
kemanusiaan, Soekarno juga meyakinkan pihak-pihak yang berseberangan
pandangan bahwa kelompok nasional dapat bekerjasama dengan kelompok
mana pun baik golongan Islam maupun Marxis.
Nasionalisme Indonesia dan Konsep-Konsep Turunannya
Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh para founding father berkelindan
dengan konsep-konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa
yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia
yang berbentuk republik. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak
inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya,
watak nasionalisme Indonesia yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasionalis
mempengaruhi konsep pokok selanjutnya tentang negara bangsa, warga
negara dan dasar negara Indonesia atau yang kemudian disebut dengan
ideologi Pancasila. Konsep-konsep itu dirumuskan itu dalam ketetapan
Undang-Undang Dasar 1945.
Negara-Bangsa
Konsep negara bangsa (nation state) adalah konsep tentang negara modern.
Seperti telah didefi nisikan di atas, suatu negara dikatakan telah memenuhi
syarat sebagai sebuah negara modern jika setidaknya memenuhi syaratsyarat
pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal
sebuah bangsa (nation) sebelum menjadi sebuah negara. Sedangkan untuk
menjadi sebuah negara bangsa maka syarat-syarat yang lain adalah adanya
batas-batas teritorial wilayah, pemerintah yang sah, dan pengakuan dari
negara lain. Sebagai sebuah negara bangsa ketiga faktor tersebut sudah
dimiliki oleh negara Indonesia.
Menurut UUD 45 pasal 1, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik. Republik merupakan bentuk pemerintah Negara
Kesatuan Indonesia yaitu suatu bentuk pemerintah yang bersifat komunitas
bukan seorang raja dan dengan sistem pemilihan umum untuk menduduki
jabatan politiknya.Selain pasal tentang bentuk dan kedaulatan negara,
konstitusi UUD 45 memuat juga pasal-pasal tentang unsur-unsur kelengkapan
negara Indonesia lainnya seperti badan legislatif, eksekutif, yudikatif,
Warga Negara
Menurut Bab X UUD 45 pasal 26 bahwa yang menjadi Warga Negara
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sejalan
dengan tuntutan zaman, bunyi pasal ini mengalami perubahan (amandemen)
melalui perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000. Menurut
amandemen kedua ini bunyi bab X UUD 45 pasal 26 adalah “ Penduduk
adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia ”.
Dasar-Dasar Pancasila
Sehari setelah Indonesia merdeka, terjadi perdebatan serius tentang
dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan panjang di BPUPKI yang
terjadi sebelum kemerdekaan tentang dasar negara antara kelompok Islam
yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis.
Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni
BUPKI “bersepakat” menghasilkan sebuah preambul. Dalam preambul
tersebut terdapat kalimat sebagai berikut : “…. Kemerdekaan Indonesia dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,…”. Selain itu, mereka juga “
menerima ” Islam sebagai agama negara, juga bahwa Presiden Republik
Indonesia harus seorang yang berasal dari umat Islam. Kemudian, pada 22
Juni 1945 kesepakatan tersebut ditandatangani bertetapan dengan hari kota
Jakarta, sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta
Charter).
Sehari setelah kemerdekaan, kesepakatan itu dimulai dipersoalkan.
Diceritakan, bahwa orang-orang Kristen yang sebagian besar berada di
wilayah timur Indonesia menyatakan tidak bersedia bergabung dengan
Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta
dihapuskan. Unsur-unsur Islam dalam Piagam Jakarta itu adalah 7 kata
dalam ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
keinginan masyarakat wilayah timur nusantara memaksa para perumus
dasar negara kembali melakukan tugas yang melelahkan dalam rangka
merumuskan kembali dasar ideologi dan konstitusi negara. Akhirnya
kelompok Islam bersepakat untuk menghapus unsur- unsur Islam yang
telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sebagai gantinya, unsur
ketauhidan dimasukkan ke dalam sila pertama dalam Pancasila. Dengan
demikian, sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sejak diterimanya usul perubahan tersebut dan ditetapkannya UUD 45
sebagai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dengan
sendirinya 7 kata klausul Islami dalam Piagam Jakarta hilang dari konstitusi
negara. Hilangnya 7 kata dari Piagam Jakarta dalam pembukaan dan batang
tubuh UUD 1945 dinilai oleh sebagian besar umat Islam sebagai sebuah
pengorbanan besar umat Islam demi terwujudnya persatuan dan kesatuan
negara dan bangsa Indonesia. Sejak peristiwa ini, maka dasar negara
Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dengan kelima
silanya, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rangkuman
1. Identitas Nasional adalah ciri, jati diri dan tanda-tanda yang melekat pada
suatu negara.
2. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional meliputi suku, agama, bahasa
dan budaya.
3. Nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan dalam wujud kesetiaan
seseorang secara total yang diabdikan langsung kepada negara bangsa
atas nama sebuah bangsa.
4. Watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum
kemerdekaan secara garis besar terdapat tiga pemikiran yakni paham ke-
Islaman, Marxisme, dan Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia
pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Konsep
nasionalisme dirumuskan dalam ketetapan Undang-Undang Dasar 1945
yang meliputi: negara-bangsa, warga negara dan dasar negara.
Daftar Pustaka
After, David E. 1993. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES
Alfi an.1978. Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia
Bart, Fredric. tt. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UIP.
Danandjaja. James. 1999. Integrasi Suku-suku Bangsa di Indonesia pada
Umumnya dan Suku Bangsa Tionghoa pada khususnya. Makalah
disajikan dalam Seminar ……… di
Kuntowijoyo. tt. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan
Lim Teck Ghee dan Gomes, Alberto G. 1993. Suku Asli dan Pembangunan di
Asia Tenggara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Masinambow, E.K.M. 1999. Metodologi dalam Penelitian
Kebudayaan. (bahan kuliah)
Mahfud MD, Moh. 1993. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Yogyakarta:
Liberty
Noer, Deliar. 1993. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta: CV. Rajawali.
Nordlinger, Eric A. 1994. Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan.
Jakarta: Rineka Cipta.
Poespowardojo, Soerjanto. 1989. Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan
Sosio-Budaya. Jakarta: PT. Gramedia
Ramanathan, K. 1998. Konsep Asas Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
Suryadinata, Leo. 1999. Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa, Jakarta:
LP3ES
Suparlan, Parsudi. 1999. Hubungan Antar Suku Bangsa, (bahan kuliah
Hubungan Antar Suku Bangsa).

Leave a comment

Filed under SEMESTER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s